ASPEK HUKUM DALAM BUSNIS

A . Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

A. Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia,menjaga ketertiban,keadilan mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum dapat dikelopokan sebagai berikut :

a. Hukum berdasaekan bentuknya : hukum tertulis dan tidak tertulis.

b. Hukum berdasarkan wilayah berlakunya : hukum lokal,hukum nasional dan internasioal.

c. Hukum berdasarkan fungsinya : hukum materil dan hukum formal.

d. Hukum berdasarkan isinya : hukum publik,hukum anatar waktu,dan hukum private. e. Hukum administrai negara : hukum pidana dan hukum acara.

B. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Contoh hukum ekonomi :

1. Jika harga sembako atau harga sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain akan ikut naik.

2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hypermart yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipasatikan paritel atau toko-toko keciil yang berada disejitanya akan kehilangan omset.

3. Turunya harga LPG akan menaikan jumlah penjulan kompor gas baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Tujuan Hukum dan Sumber-sumber Hukum

A. Tujuan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial,hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai berbagai sudut pandang.

B . Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum dibagi menjadi 2 yaitu sumber hukum dalam arti matril dan formil :

a. Sumber hukum materil yaitu faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonimi,sejarah,sosiologi,filsafat,agama,dll.

b. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan yan ditaati oleh penegak hukum.

3 . Kodifikasi Hukum

Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dab lengkap. Unsur-unsu kodifikasi hukum :

a. Jenis-jenis hukum tertentu

b. Sistematis

c. Lengkap

Tujuan kodifikasi hukum untuk memperoleh :

a. Kepasstian hukum

b. Kesatuan hukum.

4 . Pengertian Kaidah/Norma

Pengertian kaidah/norma adalah petunjuk hidup,yaitu petunjuk bagaimana kita bertindak,bertingkah laku didalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian kaidah/norma tersebut berisikan perintah dan larangan,setiap orang seharusnya mentatati kaidah/norma agar dapat hidup dengan tenang.

Norma hukum peraturanh yang timbul dan dbuat oleh suatu lembaga kekuasaan negara. Isinya mengenai pelaksanaan suatu yang mengikat. Kaidan hukum berasal dari dua kata yaitu kaidah dan hukum.kaidah yang berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum. Sedangkan hukum sendiri berat sebuah peratuan yang wajib dijalankan atau ditaatin oleh masyarakat.

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

Aspek hukum dalam bisnis belaku didunia regional,dan pelaksanaan aspek hukum itu sendiri regional,sektoral maupun internasional yang mempunyai beberapa persamaan yang pada umumnya merupakan suatu dasar dari pengertian hukum.

Menurut J.C.T Simorangkir,SH dan Woerjono Sastropranoto SH hukum adalah perauran-peraturan yang bersipat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat,yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib,pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Randy E. Barnet dan Lawrence M,Fredman dalam bukunya American Law memberikan suatu dasar dalam aspek hukum dalam bisnis dunia sebagai berikut :

-Tujuan Hukum.

1. Ketertiban

2. Ketentraman

3. Kesejahteraan

4. Kemakmuran

-Fungsi Hukum

Stabilitas negara merupakan satu-satunya fungsi hukum yang sangat penting,karena tanpa ada stabilitas negara,maka segala kegiatan ekonomi tidak akan segala kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam membuat suatu peraturan negara harus memahami dari fungsi peraturan tersebut.

Aspek hukum : 1. Aspek yuridis

2. Aspek ekonomis

3. Aspek politis

4. Aspek sosiologis

5. Aspek historis

6. Aspek cultural/kebiasaan

7. Aspek agama/kepercayaan

8. Aspek phylosofis